Ternate,- Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Mewati, mewakili Kepala Kantor menghadiri Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Ternate yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Rakor yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Agung RI tersebut berlangsung di Aula Kantor Kesbangpol Kota Ternate dan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta aparat penegak hukum dalam upaya menjaga kondusivitas daerah, Rabu (10/06/2026).
Rakor diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya adalah perwakilan BIN, Densus 88, Polres Ternate, Kodim 1501/Ternate, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, narasumber menyoroti sejumlah isu yang pernah berkembang di tengah masyarakat terkait munculnya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Salah satu isu yang dibahas adalah keberadaan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai masih berupaya melakukan aktivitas secara tertutup atau bawah tanah.
Rakor juga mengingatkan bahwa penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok tertentu, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai bentuk dan jaringan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan bersama serta penguatan pemahaman kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.
Mewati menyampaikan bahwa Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan memperkuat komitmen kebangsaan melalui program Penguatan Moderasi Beragama yang terus diimplementasikan secara berkelanjutan.
“Dari Kementerian Agama sendiri, kami memiliki program Penguatan Moderasi Beragama yang menjadi salah satu prioritas. Penguatan moderasi beragama telah kami implementasikan secara langsung melalui pendekatan pendidikan yang menanamkan sikap seimbang, toleran, anti kekerasan, dan cinta tanah air yang telah diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah melalui empat pilar utama dan strategi pengajaran inklusif. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai toleransi, cinta tanah air, dan sikap beragama yang moderat sejak usia dini,” ujar Mewati.
Ia menambahkan, penguatan moderasi beragama tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga aparatur di lingkungan Kementerian Agama.
“Selain di satuan pendidikan, penguatan moderasi beragama juga terus diberikan kepada seluruh ASN Kementerian Agama, baik yang berstatus PNS maupun PPPK. Melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi, kami berupaya memastikan nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian dari budaya kerja ASN sehingga dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan semangat memperkokoh ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Kementerian Agama Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ideologi Pancasila, memperkokoh moderasi beragama, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat di Kota Ternate.
